Bandar Lampung, (AktualLampung.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) usai pengelolaan keuangan tahun 2023 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung.
Hal itu menanggapi tentang Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana yang dilaporkan oleh Lampung Corruption Watch (LCW) kepada Kejaksaan Agung RI atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Laporan tersebut diajukan pada Jumat, 17 Mei 2024.
Demikian disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramdhan saat ditemui di ruang rapatnya, Sabtu (18/5/2024). “Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ujarnya.
Ramdhan menegaskan, bahwa jika benar terjadi penyimpangan atau korupsi, hal tersebut pasti akan ditemukan oleh BPK selama audit.
“Karena BPK tidak menemukan adanya masalah, maka Bandar Lampung diberikan penilaian WTP,” paparnya.
Ramdhan juga mengatakan, bahwa jika ada anggaran yang dianggap tidak wajar, hal tersebut sudah dibahas dengan DPRD dan pemerintah provinsi untuk rasionalisasi.
Ramdhan menjelaskan, bahwa pihaknya siap memenuhi panggilan dari Kejaksaan untuk memberikan klarifikasi dan akan menyediakan semua data yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan BPK.
“Jadi InsyaAllah karena kita sudah diperiksa BPK selama ini. Kita akan sampaikan semua kebutuhan data yang diperlukan sesuai hasil pemeriksaan BPK kemarin,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua LCW Juendi Leksa Utama mengatakan, pengaduan dugaan penyalahgunaan anggaran disampaikan langsung pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM INTEL) Kejaksaan Agung RI.
Dimana ia menduga, adanya tindak pidana korupsi terkait belanja operasi, belanja tidak terduga serta belanja modal pada APBD 2023.
“Dalam pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung, penggunaan anggaran yang terealisasi sekitar Rp2 triliun lebih. Dan Walikota ini mesti diperiksa apakah ada kerugian negara atau tidak disana,” katanya.
Red