Bandar Lampung – Juru bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menjelaskan dalam APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah meningkat menjadi Rp7,71 triliun atau naik Rp160 miliar dari rancangan sebelumnya. Sementara itu, belanja daerah juga naik Rp160 miliar menjadi Rp7,78 triliun.
“Terdapat selisih pendapatan dan belanja sebesar Rp69,89 miliar yang sepenuhnya ditutup melalui pembiayaan daerah sehingga APBD tetap seimbang,” ujar Fatikhatul.
Menurutnya, hampir seluruh OPD melakukan efisiensi anggaran, namun tetap diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tambahan anggaran diberikan pada sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, Satpol PP, hingga pelayanan administrasi publik.
“Efisiensi harus dibarengi dengan kinerja optimal, sementara relokasi anggaran diarahkan pada pembangunan fisik yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Kedepan, lanjut Fatikhatul, Banang DPRD Lampung akan memperkuat sinergi lintas OPD dan kabupaten/kota, meningkatkan mekanisme evaluasi dan akuntabilitas, serta menajamkan program prioritas.
“Laporan rekomendasi ini bukanlah akhir, melainkan pintu masuk untuk kerja nyata. Jalan harus mantap, pangan terjangkau, layanan publik lebih mudah, dan pembangunan harus adil. Kami ingin Perubahan APBD 2025 menjadi anggaran yang berpihak, terukur, dan berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
Red